Kenaikan BBM Sulit Ditahan

Harga minyak internasional meroket naik, subsidi BBM membengkak, akhirnya defisit APBN semakin besar. Mau tidak mau subsidi BBM harus dikurangi dan membuat harga BBM mengalami kenaikan lagi. Sebuah logika sederhana yang sangat masuk akal dan sepertinya akan terjadi lagi karena harga minyak internasional meroket ke USD 117,00 akhir-akhir ini.

Ah, kalau ada apa-apa langsung dinaikkan, anak SD saja juga bisa melakukannya. Begitu celoteh salah seorang teman kami. Pendapat setiap orang boleh saja berbeda dan kita harus menghargai hal itu. Teman kami itu lalu menyebutkan beberapa hal yang kami pikir masuk akal juga. Salah satunya adalah permasalahan tentang bagaimana menurunkan biaya produksi karena biaya produksi BBM di negara kita termasuk cukup besar. Kenapa juga kita tidak menghentikan saja subsidi rekapitulasi BLBI demi keadilan rakyat. Sudah seharusnya, efisiensi anggaran menganut prinsip prioritas bukan main pukul rata dengan keberpihakan yang harus jelas pada kesejahteraan masyarakat.

Langkah lainnya yang mungkin bisa dilakukan adalah renegoisasi dan reschedulling utang luar negeri. Ah, utang lagi utang lagi yang dibahas. Kapan ya negara kita yang kaya ini bebas dari hutang. Akibatnya sebagian APBN habis buat bayar utang. Belum lagi kebiasaan kita gali lubang tutup lubang. Utang lama belum lunas sudah mikirin gimana caranya dapat utang baru. Capek deh…

Lalu bagaimana dengan kalian? Setujukah kalian kalau BBM naik lagi?

Minyak Dunia USD 117, APBN Siaga Rp 9,3 T

JAKARTA - Harga minyak internasional terus meroket ke kisaran USD 117,20 per barel kemarin. Rekor baru itu semakin menekan keuangan negara karena harus menanggung subsidi BBM yang semakin membengkak di APBN.

Bila pemerintah tetap nekat tak menaikkan harga BBM bersubsidi, hampir dipastikan negara harus menanggung subsidi di atas Rp 200 triliun. Dalam simulasi Depkeu, jika harga ICP (Indonesian Crude Price) USD 115 per barel subsidi yang dibutuhkan mencapai 229,61 triliun. Tapi, bila pilihan menyelamatkan APBN maka kenaikan BBM sulit dibendung.

Dalam situasi yang sangat terjepit ini, pemerintah berusaha menenangkan publik dengan mengatakan APBN masih aman. “Asumsi-asumsi (APBN) kita masih tetap. Kenaikan (harga minyak internasional) terakhir ini kan karena masalah ad hoc, yaitu masalah pipa di Nigeria. Masih aman asumsi kita,” kata Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di Kantor Presiden kemarin (21/4).

Pemerintah dan DPR memang telah menganggarkan dana pengaman dalam APBN Rp 9,3 triliun untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak di pasar internasional.

Meski demikian, sejumlah pengamat meyakini pengaman di APBN akan jebol bila harga minyak melampaui USD 117 per barel. Pada perdagangan kemarin, kontrak utama New York untuk minyak jenis light pengiriman Mei ditutup naik hingga 38 sen menjadi USD 117,07 per barel. Sebelumnya, harganya sempat menembus USD 117,40 per barel.

Untuk minyak jenis Brent pengiriman Juni juga mencatat rekor baru di USD 114,65 per barel, sebelum akhirnya ditutup naik 39 sen menjadi USD 114,31 per barel.

Kedua kontrak itu mencapai rekor tertinggi karena merosotnya nilai tukar USD, gangguan produksi minyak di Nigeria yang dikerenakan pemberontak menyerang pipa minyak. Nigeria adalah negara Afrika terbesar penghasil minyak dengan produksi 2,1 juta barel per hari.

Harga rata-rata ICP untuk Januari-Maret 2008 saat ini tercatat USD 103,1 per barel, atau melampaui asumsi di APBN-P 2008 sebesar USD 95 per barel. Harga ICP itu yang menjadi patokan APBN. Dengan asumsi harga ICP USD 95 per barel di APBNP, subsidi BBM yang disiapkan Rp 126,8 triliun. Diperkirakan dengan harga ICP di atas USD 100 per barel, diperkirakan subsidi mendekati Rp 200 triliun. Ini merupakan seperempat APBN dan sangat mengancam keuangan negara.

Coba dibayangkan, bila subsidi APBN itu dialihkan untuk pembangunan. Biaya jalan tol tengah kota Surabaya hanya menghabiskan sekitar Rp 4 triliun. Jembatan Madura yang sudah melewati lima presiden itu biaya sekitar Rp 5 triliun.

Sebenarnya pemerintah tak perlu takut menaikkan harga BBM, ini karena DPR telah memberi hijau. Yakni, apabila harga ICP melampaui USD 100 per barel, DPR setuju mengurangi subsidi BBM. Otomatis harga BBM menjadi naik. Tapi, Paskah Suzetta masih optimistis dengan dana pengaman subsidi yang hanya Rp 9,3 triliun.

BBM Melejit, Konsumsi Naik

Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah gambaran kondisi pemerintah terkait dengan beratnya beban subsidi BBM saat ini. Sebab, saat harga minyak dunia terus meroket hingga lebih dari USD 115 per barel, konsumsi BBM bersubsidi di tanah air juga meningkat.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2008, kuota BBM subsidi ditetapkan 35,5 juta kiloliter (kl). Rinciannya, premium (16,8 juta kl), solar (11 juta kl), dan minyak tanah (7,7 juta kl).

Berdasar data terbaru yang dirilis Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), di antara ketiga jenis BBM bersubsidi itu, konsumsi premium dan solar meningkat. Hanya konsumsi minyak tanah yang menurun.

Anggota Komite BPH Migas Adi Subagyo menyatakan, naiknya tingkat konsumsi BBM dipengaruhi banyak faktor. Misalnya, terus naiknya jumlah kendaraan bermotor. “Akibatnya jelas, konsumsi premium dan solar ikut naik,” ujarnya di Jakarta kemarin (21/4).

Berdasar data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil periode Januari-Maret mencapai 135.598 unit. Jumlah itu naik 60,7 persen dibandingkan periode yang sama 2007, yakni 84.337 unit. Itu baru mobil. Belum lagi terus melonjaknya jumlah sepeda motor.

Menurut Adi, untuk solar subsidi, konsumsi Januari mencapai 970.694 kl, naik 13,19 persen dibandingkan Januari 2007. Konsumsi Februari 2008 mencapai 822.099 kl, naik 8,1 persen dari Februari 2007. “Untuk Maret, datanya belum ada,” jelasnya.

Meski demikian, kata dia, jika konsumsi Maret diasumsikan sama dengan Januari, konsumsi solar bersubsidi pada kuartal I 2008 sudah mencapai 2.763.487 kl. “Itu angka yang besar,” tegasnya.

Sebab, jelas dia, dengan kuota 11 juta kl selama 2008, seharusnya konsumsi solar bersubsidi pada kuartal I tahun ini tidak boleh lebih dari 2.750.000 kl.

Seperti solar, konsumsi premium juga membengkak, dengan konsumsi sepanjang kuartal I 2008 mencapai 4,58 juta kl. Padahal, dengan kuota 16,8 juta kl selama 2008, maksimal konsumsi per kuartal tidak boleh lebih dari 4,2 juta kl.

Adi menyatakan, selain pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, faktor yang memicu naiknya konsumsi premium dan solar adalah beralihnya sebagian konsumen yang sebelumnya mengonsumsi BBM nonsubsidi. Yakni, dari jenis Pertamax, Pertamax plus, maupun solar Pertamina Dex ke BBM subsidi jenis premium maupun solar. “Sebab, memang lebih murah,” ujarnya.

Hal tersebut memang masuk akal. Sebab, harga BBM nonsubsidi terus merangkak naik mengikuti harga minyak dunia. Akibatnya, disparitas atau perbedaan harga pun makin lebar. Sebagai gambaran, saat ini, harga Pertamax dan Pertamax plus di Jabodetabek mencapai Rp 8.300 dan Rp 8.600 per liter. Harga premium masih Rp 4.500 per liter.

Harga solar Pertamina Dex di Jabodetabek sudah mencapai Rp 10.200 per liter, jauh di atas harga solar bersubsidi yang hanya Rp 4.300 per liter. Selain hal tersebut, kata Adi, salah satu penyebab membengkaknya konsumsi BBM subsidi adalah masih banyaknya penyimpangan penggunaan BBM subsidi.

Menyikapi hal-hal tersebut, kata dia, salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah pembengkakan konsumsi BBM adalah mempercepat pelaksanaan program pembatasan konsumsi premium-solar melalui mekanisme smart card. “Kalau tidak segera dilakukan, diperkirakan kuota akan terlewati,” tegasnya.

Yang agak menggembirakan, jelas Adi, adalah turunnya konsumsi minyak tanah bersubsidi. Menurut dia, konsumsi mitan periode Januari mencapai 812.894 kl, turun 4 persen dibandingkan Januari 2007 yang mencapai 846.815 kl. Februari 2008, konsumsi mencapai 725.798 kl, turun 4,7 persen dibandingkan 2007 sebesar 761.428 kl.

Untuk Maret, konsumsi diprediksi juga turun 4-5 persen. “Itu karena program konversi elpiji. Insya Allah, untuk minyak tanah, kuota 7,7 juta kl bisa terpenuhi,” ungkapnya.

Terkait dengan pemberlakuan smart card, Kepala BPH Migas Tubagus Haryono menuturkan, saat ini timnya terus mematangkan rencana tersebut. “Mudah-mudahan, Juni bisa mulai uji coba,” ujarnya.(noe/owi/sof/fal/tof/el)

sumber: jawapos

gambar diambil dari dinamica