Komersialisasi Pendidikan VS Knowledge Economy

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, knowlegde economy berusaha menggunakan knowledge (pengetahuan) sebagai salah satu komoditas ekonomi. Dan yang namanya knowledge pastinya sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Makanya tidak salah jika pendidikan juga menjadi salah satu bagian penting dari knowledge economy. Dan pantaslah jika banyak negara maju yang berpendapat bahwa keberhasilan dunia pendidikan termasuk faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Itulah sebabnya kenapa saya sempat menulis tentang Berburu Beasiswa Kuliah S1, S2, dan S3 di Luar Negeri dan Kampus / Universitas Terbaik di Indonesia. Maksud awal saya hanyalah ingin berbagi mengenai pendidikan dalam kacamata knowledge economy. Namun, seorang pengunjung blog ini - Indra - berkomentar dan mengatakan kepada kami untuk “tidak ikut menyesatkan publik”. Ada apa gerangan? Ada yang salah dengan tulisan saya? Setelah browsing sana-sini, akhirnya saya menemukan bahwa banyak pihak yang beropini negatif terhadap metode ranking yang digunakan pihak GlobeAsia tersebut. Ah, lagi-lagi yang terangkat malah isu komersialisasi pendidikan yang semakin marak di Indonesia. Apakah knowledge economy akan selalu identik dengan komersialisasi pendidikan? Gimana ya?

Awalnya, saya mendapat majalah GlobeAsia saat mengikuti acara British Council Education Day beberapa saat lalu. Lha siapa sich yang ndak mau dikasih majalah gratis, he3x.. Saya ini emang rada buta soal ranking universitas itu, dan begitu melihat ada lembaga yang me-ranking universitas di Indonesia, ya saya publish ulang di blog ini. Inginnya sich berbagi informasi saja. Tak pernah menyangka bahwa informasi yang saya tulis tersebut telah menjadi perbincangan dan pertentangan berbagai pihak beberapa saat lalu.

Salah satu yang bersuara keras terhadap berita itu adalah Priyo Suprobo, rektor ITS.

“Globe Asia menggunakan kriteria-kriteria yang meskipun “mirip” dengan lembaga pemeringkat Internasional, tetapi memberi “bobot” yang berbeda. Sebagai contoh, fasilitas kampus diberi bobot 16%, sementara kualitas staff akademik (Dosen) hanya dibobot 9%. Lebih parah lagi, kualitas riset hanya dibobot 7%.”

Suprobo bahkan dengan keras mengatakan:

“… ranking yang dilakukan Globe Asia akan menjadi suatu bentuk “penipuan” informasi yang bersifat “buble” kepada publik, khususnya orang tua mahasiswa dari kalangan eksekutif sebagai target pasar majalah tersebut. Penipuan ini menjadi meluas ketika dirilis secara “tidak kritis” oleh koran Suara Pembaruan, 29 Januari 2008.”

Tulisan lengkapnya bisa dibaca di Buble Information Marketing PTS Konglomerat, Bentuk Penipuan Baru. Saya tidak ikutan menghakimi karena saya bukan pakar di bidang ini. Keobjektifan dari berita tersebut saya serahkan kepada para pembaca saja. Silahkan baca beberapa tulisan terkait berikut sebagai acuan.

• Buble Information Marketing PTS Konglomerat, Bentuk Penipuan Baru
• Universitas swasta tembus dominasi negeri
• Kecermatan membaca informasi
• Suatu kepatutan
• Akreditasi PT, menyesatkan !?

Untuk kalian yang memang sedang mencari peringkat universitas di Indonesia di seluruh dunia, ada beberapa lembaga yang melakukan perangkingan perguruan tinggi sebagai berikut:

Webometric

Saat ini ada 14 universitas di Indonesia yang masuk 5000 besar sebagai berikut:
0939 GADJAH MADA UNIVERSITY
1046 INSTITUTE OF TECHNOLOGY BANDUNG
1966 UNIVERSITY OF INDONESIA
2329 BRAWIJAYA UNIVERSITY
2546 PETRA CHRISTIAN UNIVERSITY
2946 SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TELKOM
2988 BOGOR AGRICULTURAL UNIVERSITY
3530 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
3693 HASANUDDIN UNIVERSITY
3873 BINA NUSANTARA UNIVERSITY
4216 GUNADARMA UNIVERSITY
4308 PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
4407 AIRLANGGA UNIVERSITY
4504 DUTA WACANA CHRISTIAN UNIVERSITY
Ingin lebih mengerti tentang webometrics, silahkan baca Teknik Perangkingan Universitas ala Webometrics

Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Sayang sekali, belum ditemukan universitas di Indonesia yang berhasil menduduki 500 besar.
Ingin lebih mengerti tentang ARWU, silahkan baca Teknik Perangkingan Universitas ala ARWU

The Times Higher Education Supplement & QS Top Universities THES-QS

Sayang sekali, belum ditemukan universitas di Indonesia yang berhasil menduduki 200 besar di tahun 2007.
Ingin lebih mengerti tentang THES, silahkan baca Teknik Perangkingan Universitas ala THES-QS

Kembali ke Laptop…

Pada peringatan hari pendidikan 2 Mei 2005, sekitar seratus mahasiswa yang menamakan dirinya Forum Mahasiswa Nasional (FMN) berdemonstrasi di depan Istana Negara dan memberikan penghargaan kepada Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Bapak Komersialisasi Pendidikan. Mereka mengatakan bahwa penghargaan ini diberikan atas usahanya dalam tidak memberikan 20% APBN untuk pendidikan, melepas tanggung jawab negara terhadap pendidikan. Kebutuhan untuk sektor pendidikan, menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, adalah Rp 71 triliun, di luar gaji tenaga pendidik. Sedangkan saat ini, anggaran pendidikan tahun 2005 hanya sekitar Rp 25 triliun. Dari mana sisa Rp 51 triliun tersebut? Ternyata dibebankan kepada rakyat!

Beban tersebut akhirnya menjadi alasan banyak sekolah dan perguruan tinggi menaikkan biaya pendidikannya. Apalagi setelah beberapa perguruan tinggi mendapatkan status Perguruan Tinggi - Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN). Maka, jangan heran jika biaya pendidikan semakin lama semakin naik. Untuk masuk ke perguruan tinggi saja, terutama yang lewat jalur khusus, dibutuhkan uang puluhan juta rupiah.

Tapi, kita tidak boleh harus selalu memandang perubahan ini dengan kacamata negatif. Meminjam istilah “Jer Basuki Mawa Bea”, sudah jelas bahwa pendidikan itu sudah pasti memakan biaya. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pendidikan yang maksimal jika tidak ada biaya pendidikan yang memadai, dari manapun sumber biaya pendidikan itu. Oleh karena itu, saya sangat setuju jika kita memperlakukan sistem ADIL dalam urusan biaya pendidikan. Perlu dicatat, ADIL TIDAK SELALU BERARTI SAMA RATA! Yang kaya berhak membayar lebih banyak untuk bisa mensupport yang miskin untuk mendapat kesempatan mengenyam pendidikan yang sama. Itu baru yang namanya ADIL! Syukurlah jika mulai banyak sekolah dan memperlakukan model subsidi pendidikan dari yang kaya untuk yang miskin.

Sebagai tambahan, Asep Mulyana (Dosen Fakultas Ekonomi Unpad) menuliskan publikasi berjudul BHPMN, Keharusan atau Kewajiban? di Pikiran Rakyat, 29 Juli 2006.

Adalah ketidakadilan jika masyarakat mempunyai pendapat bahwa perguruan tinggi swasta atau asing di Indonesia boleh memberikan tarif yang tinggi dengan harapan kualitas yang lebih baik. Namun ketika perguruan tinggi mencoba beralih menjadi BHPMN guna meningkatkan kualitas yang sudah ada, maka terbersitlah anggapan status ini menjadi sebuah momok bagi masyarakat, yang belum tentu menjadi kenyataan. Padahal, dengan status BHPMN (Badan Hukum Pendidikan Milik Negara), maka perguruan tinggi negeri tentunya tidak akan melupakan amanat yang sudah melekat didalamnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan, dengan perubahan status ini perguruan tinggi diharapkan akan mampu bersaing dengan perguruan tinggi swasta bahkan asing, dengan kebijakan penetapan biaya pendidikan disesuaikan dengan strata penghasilan orang tua mahasiswa.

Intinya, sebenarnya komersialisasi pendidikan adalah sebuah hal yang wajar di dunia pendidikan asal berprinsip ADIL dan tidak melewati batas. Lalu di mana batasnya? Itulah tugas kita bersama sebagai masyarakat yang cerdas untuk mengawasinya. Jangan sampai hal tersebut disalahgunakan oleh beberapa pihak yang hanya ingin “menjual” pendidikan untuk mengeruk keuntungan ekonomi sesaat. Orang-orang yang seperti inilah yang menghancurkan makna pendidikan dalam kacamata knowledge economy. Waspadalah… Waspadalah… He3x…

Dunia pendidikan di Indonesia masih harus terus berbenah diri. INGAT, kebangkitan Indonesia berawal dari bangkitnya pendidikan di Indonesia.